30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar | SUARANTB.com

30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar | SUARANTB.com

30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar

Ilustrasi Proyek di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 30 proyek besar pekerjaan konstruksi milik Pemprov NTB pada 2017 dikuasai oleh kontraktor luar daerah. Berdasarkan data Lembaga Pengadaan… 30 Proyek Besar Konstruksi Milik Pemprov Dikuasai Kontraktor Luar

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 30 proyek besar pekerjaan konstruksi milik Pemprov NTB pada 2017 dikuasai oleh kontraktor luar daerah.

‘);
}());

Berdasarkan data Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) NTB, puluhan paket proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor luar daerah itu tersebar di Dinas PUPR, Dinas Dikbud, Dinas ESDM, BPKAD dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur mengakui masih belum banyak kontraktor lokal yang memenangkan tender proyek-proyek besar. Kebanyakan kontraktor yang memenangkan proyek tersebut berasal dari luar daerah.

Untuk mengakomodir kontraktor lokal supaya dapat mengerjakan proyek-proyek besar, Pemda terbentur aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kualifikasi para kontraktor lokal masih perlu ditingkatkan supaya dapat memenangkan proyek-proyek yang bernilai di atas Rp 5 – 10 miliar.

‘’Kita terbentur peraturan, Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sebabnya saya sebagai Sekda seringkali juga memantau, mengimbau kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) supaya ada  dalam tanda kutip keberpihakan (Pemda)  kepada pengusaha lokal,’’ katanya.

Pasalnya, pemberdayaan pengusaha atau kontraktor lokal merupakan amanat Presiden supaya ada pemerataan aliran dana pemerintah yang mengalir di daerah. Persoalan yang dihadapi selama ini ketika nilai proyek di atas Rp 5 miliar ke atas, rata-rata dimenangkan kontraktor luar daerah.

Menurutnya, hal ini akibat kapasitas kontraktor lokal yang masih banyak belum memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan  besar.

Untuk itu, ia mengimbau Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan asosiasi pengusaha jasa kontruksi untuk mempercepat peningkatan kapasitas kontraktor lokal. ‘’Supaya secara peraturan dia tidak ada alasan untuk tidak dimenangkan,’’ ujarnya.

Sementara itu, untuk proyek-proyek non lelang atau Penunjukan Langsung (PL), Sekda mengklaim Pemda sudah memberdayakan kontraktor lokal. Proyek dengan nilai Rp 200 juta ke bawah diklaim banyak yang dikerjakan kontraktor lokal.

‘’Proyek yang nilainya di atas Rp 5 miliar, Rp 10 miliar sedikit pengusaha kita yang berkompetisi di situ. Itu tugasnya Kadin dan asosiasi pengusaha jasa kontruksi yang ada,” tandasnya.

Pada 2017 lalu, jumlah proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB sebanyak 353 paket senilai Rp 865 miliar lebih. Sementara untuk proyek PL jumlahnya 6.595 paket senilai Rp 627 miliar lebih. (nas)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.