Anggaran Rp14 Miliar di APBD Lobar Rawan Bermasalah | SUARANTB.com

Anggaran Rp14 Miliar di APBD Lobar Rawan Bermasalah | SUARANTB.com

Anggaran Rp14 Miliar di APBD Lobar Rawan BermasalahAnggaran Rp14 Miliar di APBD Lobar Rawan Bermasalah

KLARIFIKASI – Eksekutif memberikan klarifikasi terkait tambahan anggaran Rp73 miliar yang masuk belakangan di APBD  Lobar. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta eksekutif menunda eksekusi anggaran sebesar Rp15-14 miliar di APBD yang diperuntukkan untuk memenuhi usulan masyarakat… Anggaran Rp14 Miliar di APBD Lobar Rawan Bermasalah

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta eksekutif menunda eksekusi anggaran sebesar Rp15-14 miliar di APBD yang diperuntukkan untuk memenuhi usulan masyarakat yang masuk melalui Musrenbang. Alasannya, anggaran yang dialokasikan melalui PAD ini tak diberitahukan ke Dewan, sehingga belum dibahas dengan dewan. Jika dipaksakan tetap dieksekusi, maka rawan bermasalah. Dewan meminta agar eksekusi anggaran ditunda sampai menunggu dimasukkan ke APBD-P.

‘);
}());

 “Ada di luar tambahan anggaran di luar surat pemberitahuan tersebut sebesar Rp 14 miliar lebih, ini kami minta diubah dan dipending sebab barang sudah jadi perda, maka mengubah perda dengan perda di APBD-P,” kata Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis, Senin, 12 Maret 2018.

Menurutnya, tidak bisa anggaran ini dipaksakan untuk dieksekusi sebab rawan menyalahi  aturan, karena tidak pernah dibahas dengan dewan. Pihaknya tidak tahu peruntukan dana ini. Bahkan untuk penambahan dana pendamping Prime saja di akhir-akhir dan untuk menutupi itu cukup tertatih-tatih.  Atas dasar itulah pihaknya meminta agar tidak dieksekusi anggaran tersebut.

 Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Wahid Syahril, mengaku, ada dana di luar dari surat pemberitahuan ke dewan yang dimasukkan APBD bersumber dari PAD. Kalau dana yang berasal dari perimbangan sesuai ketentuan jika masuk diakhir tidak perlu dibahas, namun sebatas pemberitahuan. “Tapi kalau PAD yang dimasukkan tidak boleh, harus dibahas dulu,” tegas Wahid.

Karena itu mana dana tambahan dari PAD dikeluarkan saja, lalu dibahas di APBD-P. Terkait dana perimbangan jelasnya perlu juga diberitahukan ke dewan, jika untuk jalan diarahkan untuk ruas jalan yang mana, kalau PDAM di mana sasarannya. Data inilah yang perlu disampaikan ke dewan.

 Sementara itu, anggota DPRD Lobar lainnya, Indra Jaya Usman menilai mengacu aturan anggaran Rp14 miliar ini boleh dieksekusi, meski belum dibahas. Mekanismenya, nanti eksekutif mencantumkan pertanggungjawaban di akhir. Menurutnya, tidak masalah ada tambahan di akhir sepanjang sumber anggaran jelas dan peruntukan juga jelas. “Boleh ini dieksekusi, tinggal eksekutif nanti cantumkan pertanggungjawaban ini,” ujarnya.

Namun, masukan dari Indra Jaya Usman ini oleh Wakil Ketua DPRD dianggap rawan terjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga disimpulkan sementara agar ditunda dulu.

 Sementara Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menyatakan, terkait sisa anggaran Rp14 miliar dari Rp73 miliar yang merupakan tambahan anggaran di APBD kemungkinan ditunda. Dana ini, jelasnya, untuk program hasil musrenbang yang belum masuk ke APBD yang bersumber dari APBD.  “Tapi karena ini dilarang maka ditunda,” jelas sekda.

Menurutnya letak persoalan kenapa muncul hal ini karena dianggap tidak dibahas dengan dewan, padahal sudah detail dijelaskan ke dewan. Artinya pemda akan mengeksekusi anggaran yang disetujui oleh dewan. “Akan tetapi kami perlu tunggu arahan dari provinsi,”imbuhnya.  (her)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.