Banyak Ruko Kosong di Mataram, Ini Pandangan Pengamat Ekonomi | SUARANTB.com

Banyak Ruko Kosong di Mataram, Ini Pandangan Pengamat Ekonomi | SUARANTB.com

Mataram (suarantb.com) – Izin pembangunan ruko akan terus berlanjut di Mataram.  Pemkot Mataram menyatakan tidak ada moratorium izin pembangunan ruko, meskipun banyak ruko yang dibangun tidak dimanfaatkan alias kosong.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram,  Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyatakan pemberian izin pembangunan ruko akan terus berlanjut selama syarat dan ketentuan telah dipenuhi.

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, M.Si,  ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab maraknya fenomena ruko yang masih kosong ini. Menurutnya, terdapat ketidakseimbangan pasar dalam hal penawaran dan permintaan (supply and demand). Artinya, gencarnya pembangunan ruko di Mataram tidak diimbangi dengan permintaan pasar yang juga besar.

Hal ini menandakan bahwa perekonomian di NTB belum terpakai secara penuh (full employment) atau sumber daya yang ada belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya.

“Harusnya, kondisi ekonomi yang full employement itu ketika ada entitas bisnis/penawaran maka selalu diikuti dengan permintaan,” ujar Firmansyah saat ditemui suarantb.com, Kamis, 23 Februari 2017 sore.

Rendahnya permintaan pasar ini menjadi salah satu faktor terjadinya kelesuan ekonomi. Ia menerangkan rendahnya permintaan pasar tersebut bisa dilihat dari faktor pendapatan masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan kaya dan miskin.

Di NTB, ketimpangan antara kaya dan miskin yang diukur melalui indeks gini semakin meningkat. Berdasarkan  data BPS, gini ratio pada Maret 2016 menunjukkan angka 0,36 dan meningkat pada September 2016 menjadi  0,37.  Angka kemiskinan sendiri hingga September 2016 mencapai 786.580  atau 16,02 persen dengan angka pengangguran mencapai 97.021 pada Agustus 2016.

Perekonomian NTB di tahun 2016 memang meningkat sebesar 5,82 persen. Namun menurut Firmansyah, peningkatan ekonomi secara makro tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan bahwa masyarakat NTB secara keseluruhan sudah sejahtera. Terlebih, jika melihat koefisien gini atau ketimpangan antara kaya dan miskin yang juga meningkat.

“Kalau melihat pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kemiskinan masih relatif tinggi, jadi dipertanyakan, sebenarnya yang berkontribusi dalam peningkatan ekonomi itu pihak yang mana,” ujarnya.

Firmansyah menambahkan, dengan pesatnya perkembangan pariwisata seperti pembangunan KEK Mandalika dan Global Hub Bandar Kayangan, masyarakat percaya bahwa pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung juga akan terkejar. Sehingga menurutnya, pembangunan ruko dan properti sering dijadikan aset oleh para pemilik maupun investor, dengan harapan mampu memberikan nilai tambah ke depannya. Meskipun tidak ada aktivitas bisnis di dalamnya.

“Kalau ruko itu hanya sebatas dijadikan transaksi jual-beli tanpa diisi oleh aktivitas bisnis, ya sayang sekali itu, karena ndak ada nilai tambah yang didapat daerah. Bisa saja semakin tahun nilai asetnya jadi berkurang, nanti malah bisa terjadi depresiasi,” pungkasnya. (hvy)

 

BACA BERITA LAINNYA :

Source link

Recent search terms:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.