Gara-gara Kasari Istri, Mantan Pejabat Polres Lobar Dipecat | SUARANTB.com

Gara-gara Kasari Istri, Mantan Pejabat Polres Lobar Dipecat | SUARANTB.com

Mataram (Suara NTB) – Satu oknum perwira pertama dan bintara Polda NTB dipecat dari tugas dinasnya. Mereka terbukti melanggar kode etik Polri. Anggota Polri lainnya diberi peringatan tegas soal sanksi pelanggaran kode etik.

Dua oknum polisi– yang kini sudah bebas tugas itu antara lain, AKP Windy Tjahyadi serta anggota Ditsabhara Polda NTB, Briptu Randi Purawana. Kabid Propam Polda NTB, AKBP Nurodin menyebutkan, keduanya sudah dibebastugaskan dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat, Senin, 19 Maret 2018 di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB.

Windy terbukti bersalah melanggar kode etik tentang anggota Polri yang tersangkut perkara pidana. Windy terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tahun 2016 lalu.

“Vonis Pengadilan Negeri Mataram terhadap yang bersangkutan sudah inkrah. Dia dihukum pidana penjara selama satu tahun,” ujarnya didampingi Kabid Humas, AKBP Tri Budi Pangastuti.

Selain itu, Windy juga terbukti desersi dan sudah diberi tindakan disiplin sampai tiga kali. Berdasarkan sejumlah pelanggaran disiplin dan kode etik dimaksud, Propam Polda NTB pun menjatuhkan hukuman pecat terhadap Windy pada Januari 2018 lalu.

“Sidang komite kode etik memutuskan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri,” sebut dia.

Windy pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Lombok Barat pada tahun 2013 lalu. Saat itu dia masih berpangkat Iptu. Setelah itu dia ditarik ke Polda NTB untuk fokus penuntasan pelanggaran yang dilakukannya.

Sementara Briptu Randi, dipecat lantaran kerap meninggalkan tugas kedinasan. Lima kali tindakan disiplin tak membuatnya jera.

“Sudah disidangkan berulang kali. Karena tidak ada niat berubah, diputuskan untuk di-PTDH. Kalau orang itu bisa dibina tentu akan dipertimbangkan. Tetapi kalau tidak ada perubahan ya harus kita pecat,” tegas Nurodin.

Dia menambahkan, pemecatan itu merupakan bentuk dari penegakan kode etik. Pihaknya tidak memandang pangkat dan jabatan oknum pelanggar. “Harus kita laksanakan karena kita tidak tebang pilih. Karena ini untuk kepentingan organisasi,” pungkasnya. (why)

 

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.