Honorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS, Pemda KLU Surati Pusat | SUARANTB.com

Honorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS, Pemda KLU Surati Pusat | SUARANTB.com

Honorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS, Pemda KLU Surati PusatHonorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS, Pemda KLU Surati Pusat

Bupati KLU, H. Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) merespon aspirasi tenaga guru honorer K2 yang meminta perbaikan nasib hingga diangkat menjadi CPNS. Pemda… Honorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS, Pemda KLU Surati Pusat

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) merespon aspirasi tenaga guru honorer K2 yang meminta perbaikan nasib hingga diangkat menjadi CPNS. Pemda KLU dalam hal ini, bersurat ke pemerintah pusat agar honorer K2 yang pengabdiannya cukup lama dapat diangkat sebagai CPNS melalui jalur khusus.

‘);
}());

“Jadi domainnya pemerintah pusat, tetapi kita tetap berharap lebihnya K2 yang belum diangkat sebagai PNS beberapa tahun lalu diangkat sebagai CPNS. Saya malah meminta kepada Kepala BKD agar bersurat ke pusat,” kata Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar belum lama ini.

Najmul mengatakan Pemda KLU meminta rekrutmen melalui jalur khusus dapat diterapkan bagi honorer K2. Terlebih lagi, para tenaga guru honorer yang mengabdi sampai saat ini telah lama menunggu. Di antara mereka yang mengabdi sebagai guru telah menghabiskan masa pengabdian hingga 10 tahun.

Sebelumnya, Dewan Lombok Utara mempertegas bahwa tidak ada lagi pengangkatan CPNS bagi honorer K2 melalui jalur khusus. Hal itu dijabarkan oleh Komisi-Komisi DPRD KLU di hadapan sekitar 90 orang tenaga honorer katagori dua (K2) yang mendatangi Kantor DPRD KLU awal April lalu.

Ketua Forum K2, Maridi, S.Pd., dan sejumlah anggota K2 menyuarakan agar Pemkab Lombok Utara memperjuangkan nasib mereka sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya sejak pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CPNS di era Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH., beberapa tahun silam, hingga kini nasib sisa tenaga K2, belum jelas.

Mariadi dan rekan-rekannya juga meminta untuk diperhatikan kesejahteraannya oleh Pemkab Lombok Utara. Sebab tidak sedikit dari tenaga K2 telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Selama mengabdi, mereka tidak memperoleh kesejahteraan yang layak untuk menunjang aktivitas belajar mengajar maupun kebutuhan ekonomi keluarga.

“Kami hanya mendapat uang transportasi sebesar Rp 190 ribu sebulan. Kalaupun ada penambahan nanti dari Dikpora menjadi Rp 300 ribu, kami berharap direalisasikan,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., menanggapi itu menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Utara baik legislatif maupun eksekutif DPRD telah memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan tenaga K2. Dimana, pemerintah sudah menanyakan persoalan tersebut ke Kementerian PAN RB maupun BKN. Bahkan, DPRD KLU juga mencari referensi di beberapa daerah terkait persoalan yang sama sebagai rujukan untuk memperjuangkan nasib tenaga K2.

“Silakan cari rujukan regulasinya ke daerah lain. Kalau memang ada, Pemda bisa menjadikannya sebagai acuan untuk mengusulkan nama-nama K2 sebagai CPNS,” ungkap Ardianto.

Ketua Komisi I mengatakan, pihaknya belum menemukan regulasi yang membolehkan dilakukan pengangkatan K2 melalui jalur khusus. Sebaliknya, pengangkatan tenaga CPNS oleh pemerintah pusat belakangan dilakukan melalui jalur umum, artinya melalui proses seleksi/tes.

“Dewan dan pemda siap pergi melakukan kaji banding ke daerah yang direkomendasikan temen-temen K2, jika memang ada,” imbuhnya.

Ardianto mencatat, jumlah tenaga honorer yang masuk dalam daftar honoer K2 di Lombok Utara berjumlah 128 orang. Setelah diverifikasi kembali, jumlah tenaga K2 yang masuk dalam daftar resmi Pemda KLU tersisa sebanyak 105 orang. Pengurangan itu disebabkan ada di antara tenaga honorer K2 meninggal dunia, mengundurkan diri atau bekerja di tempat lain. (ari)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.