Komisi I Ancam Bentuk Pansus

Komisi I Ancam Bentuk Pansus

Lombok.Biz – Info Lombok. Komisi I Ancam Bentuk Pansus. PRAYA – Mutasi yang dilaksanakan Bupati Loteng HM Suhaili FT berbuntut panjang. Komisi I DPRD Lombok Tengah akan membentuk panitia khusus mutasi. Tujuannya, mendalami dan mencari tahu ujung pangkal permasalahan ini.

“Agar persoalan ini tidak berkepanjangan, saya usulkan agar pimpinan Komisi I segera rapat koordinasi di internal guna membentuk Pansus,” kata Anggota Komisi I DPRD Loteng Suhaimi, kemarin.

Berbarengan dengan itu, para pejabat yang merasa dirugikan melakukan aksi uji materi di komisi aparatur sipil negara (KASN) di Jakarta. Khususnya, menyangkut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau peraturan lain yang digunakan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) sebagai acuan mutasi.

Dia mencontohkan kebijakan mutasi yang pernah dilaksanakan di Mataram. Pejabatnya memenangkan gugatan.

“Yang jelas, kami pastikan kebijakan mutasi yang dilakukan pemerintah menyalahi aturan. Ada kecendrungan bernuansa politis dan aksi balas dendam karena mendekati pilkada,” katanya.

Untuk itu, ia meminta agar pejabat yang kena mutasi tidak perlu bimbang dan takut untuk melakukan berbagai gerakan baik hearing hingga gugatan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar mengatakan, Jika keberadaan pansus diperlukan maka dalam waktu dekat akan disiapkan. “Tolong, para pejabat yang merasa dirugikan untuk terbuka,” katanya.

Maksudnya, ungkap Qomar, ada isu dalam mutasi ini ada aliran dana uang pelicin atau sogok menyogok. Tujuannya, mendapatkan posisi terbaik. “Soal siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya. Kami berjanji akan membongkar,” ancamnya.

Politisi Demokrat ini pun memberikan pilihan kepada pemerintah apakah tetap mempertahankan kebijakan mutasi yang merugikan ini atau mengembalikan posisi jabatan pejabat masing-masing seperti semula. “Yang jelas, kami siap menjadi terdepan membantu,” ujarnya.

Ormas Suaka dan Formapi dikabarkan menyepakati melakukan investigasi mendalam. Outputnya yaitu Baperjakat atau pejabat berwenang lainnya akan dilaporkan ke PTUN hingga dibawa keranah pidana. Bagi mereka, ada celah para pejabat memenangkan gugatan perdata.

“Ada beberapa pasal di Undang-undang ASN yang kami anggap dilanggar. Lebih lanjut, kita akan melakukan konsultasi hukum baik kepada akademisi, praktisi maupun aparat hukum,” kata Ketua Formapi NTB Ikhsan Ramdhani.

Yang menjadi pertanyaannya sekarang, kata alumni Fakulitas Hukum Universitas 45 Mataram itu, apakah Baperjakat memahami aturan dan undang-undang yang berlaku atau tidak. Kalau pun, mutasi yang dilaksanakan 26 Mei lalu dianggap sah, maka aturan mana yang digunakan.

“Tolong ini dijawab Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai penanggung jawab penyusunan mutasi tersebut,” ujarnya.

Hal sama pun dikatakan Ketua Suaka NTB Busthomi. Dia mengecam keras kebijakan mutasi tersebut. Dia menganggap Baperjakat dan pejabat berwenang terlalu arogan. Itu dibuktikan dengan tidak mempertimbangkan sisi obyektivitas dan rasionalitas susunan pejabat yang dimutasi.

Salah satu contoh, terangnya mantan Camat Praya Nikman Buhari. Di mana, Nikman memiliki segudang prestasi yang seringkali mengharumkan nama Loteng. Tidak pernah bertindak melawan hukum, asusila atau merugikan pihak lain, namun prestasi itu justru diberi penghargaan penurunan jabatan sebagai Kasi. “Ada apa ini,” tegasnya.

Menjawab semua itu, Kepala BKD Loteng Lalu Sastrawirya yang juga Wakil Ketua Baperjakat menjelaskan, tim Baperjakat terdiri atas Sekda sebagai Ketua. Lalu, BKD, Asisten III dan Inspektorat selaku Wakil Ketua menyusun kebijakan mutasi itu bukan berdasarkan Undang-undang ASN.

Alasannya, kata Sastrawirya, belum turunnya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga, Baperjakat menggunakan Undang-Undang lama dan PP lama yaitu PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

“Kami tanda tangani semua usulan mutasi itu, lalu kami serahkan ke bupati dan wakil bupati,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim yang dikonfirmasi Lombok Post melalui telepon mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi pejabat di Loteng. Setelah itu, baru Ombudsman mengeluarkan sikap. “Kebetulan saya masih di Jakarta,” katanya singkat.

Sumber : LombokPost.net

Tags: , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply