MUI Ingatkan Perkim Terkait Raperda Pemakaman Tumpangan

MUI Ingatkan Perkim Terkait Raperda Pemakaman Tumpangan

MATARAM-Satu lobang rame-rame. Rencana ini, rupanya tak hanya sekedar gurauan yang dilemparkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan semakin menyusutnya lahan pemakaman di kota.

Kepala Dinas Perkim HM Kemal Islam kembali menggulirkan ide itu. Tapi kali ini, dengan tahapan yang lebih serius yakni telah mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Di perda (raperda, Red) itu nantinya ada istilah pemakaman tumpangan,” kata Kemal.

Penyiapan perda ini dalam rangka mengangantisipasi semakin menyempitnya lahan pemakaman di kota. Jika nantinya, sudah tidak ada lagi lahan yang dapat digunakan untuk memakamkan jenazah warga kota, maka perda ini akan menjadi dasar aturan. Satu lobang bisa diisi dua sampai tiga jenazah.

Baca Juga :

“Nanti kita atur tata cara pemakaman tumpangannya dalam satu pasal,” jelasnya.

Sehingga satu area pemakaman, bisa diisi kembali jika ada jenazah baru yang harus segera dikuburkan. Meski demikian, Kemal menyadari ada perbedaan pendapat soal rencana ini. Saat ini penyusunan perda menurutnya masih dalam proses.

Pada akhrinya nanti, ia tetap akan meminta pandangan dari MUI dan ormas-ormas islam yang ada di Kota Mataram.

“Ya kita punya mazhab cukup banyak (wajar kalau ada perbedaan), tapi di beberapa daerah lain kan ini sudah berlaku, misalnya seperti di Jakarta,” kilahnya.

Ia mengatakan, dirinya bukan tanpa upaya agar lahan pemakaman bisa diperluas. Salah satunya dengan mewajibkan pengembang yang membangun di atas lahan 25 hektare (ha), menyiapkan lahan 2 persen untuk lahan pemakaman.

“Sedangkan yang di bawah itu, 5 persen dari 30 persen dari fasilitas sosialnya yang kita minta,” jelasnya.

Sayangnya upaya ini masih belum berjalan sesuai harapan. Banyak pengembang yang sampai saat ini, belum menyerahkan fasos fasumnya pada pemerintah kota.

“Belum (diserahkan) cukup banyak solusi dan langkah untuk antisipasi penyempitan lahan pemakaman ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Fatwa MUI NTB TGH Mutamiuddin Ibrahim, memberi lampu kuning atas rencana pemkot memakamkan lebih dari satu orang dalam satu lubang kuburan.

Lampu kuning ini sekaligus peringatan, bahwa Perkim tak bisa seenaknya membuat aturan, jika tidak dibuktikan tingkat urgensi aturan ini. “Tidak boleh (satu lobang rame-rame), kecuali dalam keadaan darurat!” tegas Ibrahim.

Menurutnya aturan ini, sudah sangat jelas. Mayat lain baru boleh dimasukan dalam lubang yang sama, dengan catatan daging dan tulang yang dimakamkan di dalamnya sudah hancur jadi tanah.

“Makanya di dalam Islam, itu ada larangan memagari atau menyemen, apalagi mengkramik kuburan, agar kalau ada yang meninggal lagi, bisa di kubur di sana,” jelasnya.

Tetapi apapun alasannya, menutut Ibrahim, memakamkan dua atau lebih mayat dalam satu kuburan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Atau membuka kuburan yang masih segar atau daging mayat yang terbujur di sana belum hancur, untuk memasukan mayat berikutnya.

“Sekalipun dia itu, istrinya, anaknya, tetap tidak boleh! Kecuali seorang ibu yang meninggal dalam keadaan mengandung. Dan bayinya juga meninggal,” tegasnya.

Lebih jauh Ibrahim menilai aturan ini belum diperlukan saat ini. Mengingat dalam hematnya, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karang Medain, masih bisa menampung jenasah warga kota yang meninggal.

“Masih bisa kok, cari saja kuburan yang sudah berpuluh-puluh tahun, sisihkan tulangnya itu baru boleh,” tutupnya. (zad/r5)

 

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.