Oknum Dewan Lobar Diduga Mainkan Dana Aspirasi

Oknum Dewan Lobar Diduga Mainkan Dana Aspirasi

GIRI MENANG-DPRD Lombok Barat (Lobar) goyang. Penyebabnya, tudingan dari salah satu organisasi kemasyarakatan. Dalam tudingan itu, dikatakan bahwa ada oknum dewan yang memainkan dana aspirasi.

Yang membuat geger tidak hanya soal tudingan. Tapi nilai uang yang disebut. Yakni Rp 8,5 miliar. Nilai yang sungguh fantastis. “Ini berdasarkan penelusuran kami,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Sasak  (AMAS), Hasbi.

Menurut Hasbi, permainan proyek melalui dana aspirasi ini tak hanya terjadi saat ini. Tapi juga pada tahun anggaran sebelumnya. Hanya saja, saat itu nilainya lebih kecil. Yakni Rp 4,3 miliar. “Ini untuk satu oknum pimpinan dewan,” beber Hasbi.

Sementara untuk anggota dewan biasa, anggaran aspirasinya rata-rata Rp 1,2 miliar. “Masalah ini kami berharap bisa diusut oleh aparat hukum,” ucapnya.

Baca Juga :

Mendapat tudingan permainan proyek dengan kedok dana aspirasi DPRD Lobar, membuat Wakil Ketua III DPRD Lobar H Sulhan Muchlis Ibrahim angkat bicara. “Apa yang disampaikan masyarakat itu bagus, sebagai bahan koreksi dan pengawasan masayarakat. Mumpung realisasi anggaran baru sedikit,” kata Sulhan, kemarin (19/3).

Menurutnya, dalam mengeksekusi anggararan terutama yang berkaitan dengan belanja ke masyarakat perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP). Dengan adanya SOP ini, maka saat eksekusi anggaran SKPD juga selektif dan profesional. Jangan sampai disuarakan oleh masyarakat adanya monopoli dana aspirasi.

“Intinya kita sepakatlah dengan teman-teman di luar, untuk SKPD tidak diintervensi oleh legislatif dalam menentukan rekanan,” tambahnya.

Bahkan, ia juga mempersilakan kepada SKPD untuk menentukan rekanan, namun untuk koordinasi terhadap siapa penerima bantuan. “Silakan, selama tidak menyalahi aturan dan ketentuan,” ucap Sulhan.

Menyinggung hak budgeting di DPRD, sambung politisi PKB ini, tidak bisa dibatasi per kecamatan atau per daerah pemilihan. Sebab, wakil rakyat duduk sebagai anggota DPRD Lobar maka mencakup keseluruhan wilayah. Justru, akan sangat memprihatinkan jika satu kecamatan tidak memiliki perwakilan DPRD. Sementara DPRD lain tidak boleh mengusulkan kegiatan di kecamatan tersebut.

“Tentu akan menimbulkan ketimpangan pembangunan nantinya,” ujarnya. “Fungsi kami ini seperti fungsi pengawasan dan legislasinya harus menyeluruh kepada semua masyarakat Lobar,” tegas Sulhan.

Ia pun mencontohkan, Kepala Desa Labuan Tereng pernah mengeluh karena penanggulangan bencana Februari 2017 belum tertangani hingga Oktober 2017. Mereka pun datang dan hearing kepada DPRD meminta solusi tersebut.

“Melalui pokok pikiran DPRD, dianggarkan 2018 ini. Alhamdulillah bisa dilaksanakan,” ucapnya.

Mengenai masalah siapa yang ditunjuk SKPD untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sambungnya, menjadi kewenangan SKPD itu. Bahkan ia usulkan, untuk bisa melibatkan masyarakat di bidang padat karya atau lainnya.

“Pada dasarnya kita sepakat pengawasan dilakukan masyarakat, baik kepada eksekutif atau legislatif. Karena ini dibutuhkan, mengingat keterbatasan dan kekurangan daya dengar dan daya serap informasi kami,” tutupnya. (ewi/r5)

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.