Pengawasan Ekstra untuk Dinasti Politik

Pengawasan Ekstra untuk Dinasti Politik

SEMENTARA itu, dinasti politik masih marak dalam pilkada 2018. Baik dalam pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan bupati/wali kota. Tidak berlebihan jika Bawaslu memasukkan pilkada dengan dinasti politik pada tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena punya akses lebih terhadap kekuasaan. KPK pun memberikan atensi lebih.

Beberapa pilkada yang akan melahirkan dinasti politik antara lain terjadi di NTB. Calon wakil gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah yang berpasangan dengan Zulkieflimansyah adalah kakak kandung Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi. Sementara, pada saat yang sama, saudara kandung keduanya juga HM Syamsul Luthfi akan bertarung sebagai calon bupati dalam Pilbub Lombok Timur.

Selain di NTB, terjadi pula di pilgub Sumatera Selatan. Dodi Reza Alex Noerdin yang maju sebagai calon gubernur (cagub) merupakan putra Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Lalu, Karolin Margret Natasa yang menjadi cagub Kalimantan Barat adalah putri gubernur petahana Cornelis. Ichsan Yasin Limpo yang menjadi cagub Sulawesi Selatan merupakan adik gubernur petahana Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga :

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan, maraknya dinasti politik tidak terlepas dari kultur feodalisme yang masih melekat di Indonesia. Masih ada segelintir orang yang ingin terus menancapkan kekuasaan di lingkaran kerabatnya.

Hal tersebut kemudian mendapat legitimasi secara kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut upaya UU Pilkada mengeliminasi hal itu pada 2015. ’’Praktik yang sudah lama, tapi putusan MK melanggengkan itu,’’ jelasnya saat dihubungi tadi malam.

Para petahana yang menjabat kerap memiliki jejaring kekuasaan yang dalam pada struktur partai politik di wilayahnya. Akibatnya, di tengah proses kaderisasi partai yang stagnan, memasukkan kerabat untuk dicalonkan dalam kontestasi bukanlah hal yang susah.

Selain itu, lanjut Titi, partai merasa diuntungkan dengan dimajukannya orang-orang yang berada di lingkaran petahana. Selain memiliki jejaring di struktural pemerintahan daerah dan akses modal yang kuat, kerabat petahana relatif memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi sejalan dengan seringnya mereka muncul di muka publik.

Dengan adanya tiga modal tersebut, syarat yang dibutuhkan partai dalam pilkada sudah bisa terpenuhi. ’’Prioritas partai adalah elektabilitas dan kemenangan. Kerabat petahana sudah punya semua,’’ tuturnya.

Lantas, bagaimana kualitas pemerintah di bawah dinasti politik? Titi menilai, meski tidak bisa dipukul rata, jika merujuk pada sejumlah kasus, dinasti politik sangat rentan dengan korupsi. Lebih lanjut, kualitas kepemimpinannya tidak terlampau baik. Sebab, dalam proses rekrutmennya saja, berbagai kriteria yang semestinya digunakan kerap diabaikan.

’’Kalau tidak karena politik kekerabatan keluarga, biasanya menjadi calon perlu mengikuti fase kompetisi, kemudian uji kemampuan. Kalau ini tidak,’’ ujarnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, daerah dengan dinasti politik akan mendapat perhatian lebih. Bahkan, dalam perumusan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang disusun Bawaslu, dinasti politik menjadi salah satu variabel dalam menentukan kerawanan potensi penyelewengan dalam pilkada.

’’Ini akan kami beri perhatian lebih,’’ tegasnya tadi malam.

Afif menambahkan, politik dinasti bisa memunculkan kerawanan lain. Misalnya, potensi korupsi atau penggunaan dana kampanye berlebihan. ’’Karena putarannya hanya di kelompok dinasti keluarganya,’’ katanya.

Dinasti politik yang masih ditemukan di sejumlah penyelenggara pilkada tahun ini patut disoroti. Sebab, mengacu pada data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sedikit dinasti politik yang tersangkut persoalan rasuah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan dampak dari membengkaknya biaya pilkada. Karena itu, pihaknya bakal memberikan materi kepada para calon kepala daerah 2018 untuk menghindari perilaku tersebut.

”Nanti kami minta waktu untuk ngasih materi selama 1 hari,” terangnya.

Materi itu berkaitan dengan hak dan kewajiban kepala daerah dan best practice penyelenggaraan negara yang sudah diterapkan di beberapa daerah. ”Nanti kalau sudah kami kasih (materi), mereka mau korupsi ya urusan mereka,” imbuh dia. (far/tyo/ang/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.