Penyidik Periksa Dua Staff SKPD Terkait DBHCHT

Penyidik Periksa Dua Staff SKPD Terkait DBHCHT
Lombok.Biz - Info Lombok. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa dua orang staff Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) NTB, terkait penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2010. Kajati NTB melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat I Made Sutapa di Mataram, Sabtu, mengatakan kedua staff yang dimaksud berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) NTB.

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa dua orang staff Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) NTB, terkait penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2010.

Kajati NTB melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat I Made Sutapa di Mataram, Sabtu, mengatakan kedua staff yang dimaksud berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) NTB.

“Keduanya diperiksa tim penyidik pada Jumat (26/6) lalu, sebagai saksi,” katanya.

Namun identitas kedua saksi yang dimaksud, Sutapa tidak menyebutkannya. “Yang jelas keduanya diperiksa guna dimintai keterangan terkait penyaluran anggaran DBHCHT pada tahun 2010 itu,” ucapnya.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati NTB pada Kamis (25/6), telah memeriksa mantan Kepala Bappeda NTB H Rosyadi Sayuti sebagai saksi, karena diketahui dalam proyek yang digelontorkan dari dana APBN itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB tersebut berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Lebih lanjut diketahui H Rosyadi Sayuti saat ini tengah diusungkan menjadi bakal calon Wali Kota Mataram, pada Pilkada serentak Desember 2015 mendatang. Terkait hal tersebut, Sutapa enggan mengomentarinya.

“Jangan disangkutpautkan dengan hal itu, tidak ada hubungannya,” katanya singkat.

Selain H Rosyadi Sayuti, pada Kamis (25/6) lalu, tim penyidik juga memeriksa mantan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) NTB Hj Putu Selly Andayani, yang kini diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB.

Turut serta diperiksa pada Kamis (25/6), Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda NTB Baiq Rosmiawati. “Pemeriksaan pada dua hari yang lalu itu masih seputar saksi, walaupun sudah masuk tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik,” ujarnya.

Selanjutnya, saat disinggung mengenai penetapan tersangkanya, Sutapa belum berani memberikan kepastian. “Tunggu saja hasil penyidikan nanti, pasti akan kami ungkap siapa tersangkanya, untuk saat ini tim penyidik masih fokus terhadap pemeriksaan saksi dan menguatkan alat buktinya,” kata Sutapa.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB Suripto Irianto mengungkapkan bahwa kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah pihaknya menemukan adanya bentuk tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkannya sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, dengan Nomor: Print-08/P.2/Fd.1/06/2015 pada 10 Juni 2015.

Suripto menjelaskan bahwa proses penyidikan dimulai dengan membidik adanya dugaan aliran DBHCHT senilai Rp32 miliar ke Dinas Pekerjaan Umum NTB untuk membiayai proyek pembangunan saluran irigasi desa NTB di tahun 2013.

“Sejauh ini, kami melihat anggarannya (proyek saluran irigasi desa) sudah ada, tapi dianggarkan lagi dari dana proyek cukai tembakau,” kata Suripto.(*)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply