Perkim dan BKD Belum Potong Reklame Penunggak Pajak | SUARANTB.com

Perkim dan BKD Belum Potong Reklame Penunggak Pajak | SUARANTB.com

Papan reklame di kawasan Mandalika memiliki potensi besar sebagai media promosi serta pendapatan bagi daerah. Namun, terhadap reklame penunggak pajak, Pemkot belum bergerak menertibkannya. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, hingga kini belum memberikan kepastian terkait pemberian…

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, hingga kini belum memberikan kepastian terkait pemberian sanksi bagi  penunggak pajak reklame. Meskipun wacana ini telah bergulir tiga bulan lalu.

‘);
}());

Kadis Perkim Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, dikonfirmasi Senin, 19 Maret 2018, mengaku belum menerima data dari BKD soal  jumlah pengusaha reklame yang belum membayar pajak. Data itu nanti sebagai dasar untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Bagaimana saya bergerak, data saja saya belum terima. Saya tunggu – tunggu tapi belum ada dikasih,” dalih Kemal.

Data penunggak pajak lanjutnya, rencananya akan diserahkan hari ini (kemarin,red). Secara detail belum bisa diberikan penjelasan total penunggak pajak. Kemal menambahkan, dari data yang diserahkan BKD akan dikirimkan kembali surat teguran ke pengusaha advertising. Ketika surat teguran tidak direspon maka langsung akan dipotong.

“BKD kan sudah menegur. Ketika saya menegur kembali masih tetap belum direalisasikan, baru saya akan potong,” tegasnya.

Penertiban papan reklame yang menunggak pajak kata Kemal, berbeda dari sebelumnya. Pada saat pengurusan izin di Dinas Pertamanan (sekarang Perkim, red) lebih gampang dikontrol dan eksekusi. Saat ini, harus menunggu data dari SKPD teknis lainnya.

“Kalau dulu gampang saya kontrol. Sekarang kan ndak begitu,” ujarnya.

Tunggakan pajak reklame tahun 2017 mencapai Rp 4 miliar. BKD telah menyurati pengusaha reklame namun belum ada progres sampai saat ini. Besarnya tunggakan itu, Pemkot merancang Perda pemberian sanksi sosial berupa penempelan stiker berbunyi “reklame ini nunggak pajak”. Sanksi sosial ini belum berjalan, karena menunggu evaluasi Perda dari Pemerintah Pusat.

Terkait permintaan data oleh Perkim. Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi yang berusaha dikonfirmasi lewat ponselnya belum memberikan tanggapan. (cem)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.