PGRI Minta Dikbud Tidak Ulur Perekrutan Guru Honorer | SUARANTB.com

PGRI Minta Dikbud Tidak Ulur Perekrutan Guru Honorer | SUARANTB.com

PGRI Minta Dikbud Tidak Ulur Perekrutan Guru HonorerPGRI Minta Dikbud Tidak Ulur Perekrutan Guru Honorer

Ketua PGRI NTB, H. M. Ali H. Arahim (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)… PGRI Minta Dikbud Tidak Ulur Perekrutan Guru Honorer

Mataram (Suara NTB) – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar tidak mengulur perekrutan guru honorer. Pasalnya  sudah lebih dari satu tahun yang lalu rencana itu disampaikan. Guru honorer membutuhkan kejelasan.

‘);
}());

Ali menekankan, tidak perlu diadakan seleksi bagi guru honorer itu. Hanya perlu dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan agar mereka bisa diterima. “Ndak perlu diadakan testing mereka-mereka itu, yang perlu  verifikasi saja. Rencana Dikbud NTB ini sudah sampai satu tahun lebih,” katanya, Jumat, 12 Januari 2018.

Ia menekankan agar Dinas Dikbud NTB tidak terlalu lama mengulur. Ditegaskannya, Dikbud NTB jangan mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan, karena pendidikan merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah, baik legislatif dan eksekutif agar  menempatkan pendidikan sebagai program utama di dalam program pembangunan di masing-masing daerah.

“Ini kan sudah dari tahun lalu ada rencana ini. Apa dipermainkan begitu jasa orang (guru honorer). Saya punya pemikiran, pengalihan kewenangan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi malah jadi tambah rumit, setelah dipindahkan,” sesal Ali.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah menggantung nasib guru honorer.  Disarankannya agar jangan mengulur perekrutan guru honorer itu. Terlebih lagi tahun 2018 ini merupakan tahun politik, yang dikhawatirkan akan berdampak ke sana.

Sebelumnya, Ali juga menyarankan salah satu alternatif yaitu melalui pemberian Surat Keterangan (SK) Pemerintah Daerah kepada guru honorer. Langkah ini dilakukan agar ada pengakuan pemerintah kepada guru honorer. Dengan adanya SK itu maka guru akan bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Setelah guru honorer mendapatkan NUPTK, mereka akan mendapatkan nomor registrasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nantinya guru honorer itu bisa diikutkan pada Uji Kompetensi Guru (UKG), kemudian bisa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG).

Tujuan utama mendapatkan SK itu, kata Ali, agar guru honorer bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan hak memperoleh tunjangan sertifikasi. “Tujuan utama untuk dapat sertifikat pendidik, mereka bisa mendapatkan hak mendapatkan tunjangan sertifikasi,” harapnya. (ron)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.