Selamat Bekerja Pak Firli, Kapolda NTB Jadi Deputi Penindakan KPK

Selamat Bekerja Pak Firli, Kapolda NTB Jadi Deputi Penindakan KPK

JAKARTA-Setelah melewati proses wawancara, Kapolda NTB Brigjen Firli dianggap paling layak menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Brigjen Firli pun kemarin (6/4) dilantik sebagai orang nomor satu di bidang penindakan KPK menggantikan Heru Winarko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu bakal membawahi tiga direktorat. Yakni, direktorat penyelidikan, direktorat penyidikan, dan direktorat penuntutan. Bidang itu merupakan yang paling sentral di KPK.

“Tugas pokok kepolisian sama tugas pokok KPK tidak jauh beda, sama-sama penegak hukum, sama-sama melakukan penyidikan,” ungkapnya usai dilantik di Gedung Penunjang KPK, kemarin (6/4).

Sebelum dilantik sebagai Deputi Penindakan, sosok Firli banyak mendapat sorotan. Sebab, mantan Wakapolda Jawa Tengah itu dianggap belum meng-update laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Padahal, sebagai aparat penegak hukum, Firli wajib meng-update LHKPN setiap kali pindah tugas.

“Saya dihubungi staf KPK, namanya Ibu Hani, itu (LHKPN) sudah saya kirim tetapi dia bilang tidak bisa dibuka, terpaksa diulang,” ujarnya.

Menurut dia, LHKPN terakhir sebenarnya sudah disampaikan ke KPK pada Februari tahun lalu atau beberapa waktu setelah menjadi Kapolda NTB. Namun, menurut staf KPK, laporan itu tidak bisa dibuka. “Tetapi Bu Hani (petugas KPK) bilang, betul pak saya sudah terima hard copy-nya (LHKPN). Nah, itu saya senang. Artinya saya sudah masuk di dalam aplikasi LHKPN,” ungkap dia.

Lantas bagaimana sikap Firli soal potensi terjadinya friksi di internal KPK, khususnya di bidang penindakan seperti yang kemarin muncul dari Aris Budiman? Firli tidak ingin menyebut friksi di KPK sebagai suatu hal yang serius. Menurut dia, friksi antar pegawai merupakan suatu hal yang wajar seperti gesekan antara garpu dan sendok.

“Kalau seandainya kita lagi mendengar ada sentuhan antara garpu dan sendok, berarti rakyat itu makan. Jangan dipersoalkan kalau ada bunyi piring dengan sendok,” tuturnya.

Firli pun ingin menyikapi setiap persoalan di internal KPK sebagai sebuah bagian dari warna-warni pekerjaan. Seperti kain batik, kata dia, yang terlihat nyaman dipandang lantaran ada perpaduan sejumlah unsur gambar. “Batik ini kan gabungan dari warna-warna, ada bunga ada daun, ada batangnya biru. Tapi kita bisa pakai indah walaupun berbeda,” imbuh dia.

Lantas apa target penindakan korupsi ke depan? Firli belum bisa bicara banyak. Apalagi bila dibandingkan dengan Deputi Penindakan sebelumnya, Heru Winarko. “Saya baru dilantik, tentu saya harus merapatkan barisan. Saya harus membangun dan mempererat rekan saya,” ujarnya.

Soal penanganan kasus, Firli juga tidak ingin mengumbar target. Menurutnya, semua kasus itu muncul dengan sendirinya. Bukan dibangun berdasar pesanan atau keinginan pihak tertentu. “Mana ada kita membangun kasus. Ini harus hati-hati kita bicaranya. Membangun kasus salah kita,” imbuh dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, pihaknya tidak begitu mempermasalahkan persoalan LHKPN Firli. Menurut dia, hal itu bukan sesuatu yang mencederai profil Firli secara umum. “Kalau saya pikir bukan sesuatu yang sangat mencederai, karena paling tidak beliau (Firli) lapor, kalau kita urut banyak sekali yang tidak lapor sama sekali,” tuturnya.

Pimpinan pun akan menguji kinerja Firli dengan sistem dan pola kerja di KPK sekarang ini. Salah satunya dengan cara melakukan check and balance setiap perilaku dan kinerja Firli selama bertugas nanti. “Kerja di KPK sangat berbeda dengan instansi lain, check and balance disini (KPK) selalu terjadi,” imbuh komisioner asal Magetan, Jawa Timur itu.

Dirdik KPK Kembali Bikin Friksi

Sementara itu, KPK kembali diterpa masalah internal. Itu setelah Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mengejutkan, kemarin. Salah satu pernyataannya terkait kinerja penanganan perkara e-KTP yang dilakukan KPK jauh sebelum Aris menjabat posisi dirdik.

Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah acara seremonial pelantikan Deputi Penindakan Brigjen Firli dan Direktur Penuntutan (Dirtut) Supardi di Gedung Penunjang KPK kemarin selesai. Aris yang hadir dalam acara itu tiba-tiba memanggil para awak media dan menyampaikan sejumlah pernyataan.

Awalnya, Aris menceritakan bahwa kemarin dia menerima pesan elektronik (e-mail) yang berisi tentang kritikan terhadap perekrutan penyidik yang dilakukannya. Dalam e-mail itu, penyidik yang dimaksud disebut-sebut sebagai kuda troya (musuh dalam selimut) oleh pengirim pesan e-mail.

“Hari ini (kemarin) saya terima e-mail penerimaan pegawai salah satu kasatgas saya, saya minta untuk kembali menjadi penyidik di KPK, dan dia adalah penyidik yang baik,” ujarnya.

Tak terima dengan kiriman e-mail itu, Aris pun mengirim balasan. Dia membela penyidik yang diboyongnya dari kepolisian tersebut. “Dan saya balas e-mail itu, saya katakan saya adalah kuda troya bagi oknum-oknum yang memanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Tidak sampai disitu, Aris kemudian menceritakan tentang kinerja penanganan perkara e-KTP jilid I atau saat awal-awal dimulainya penyidikan terhadap Sugiharto pada 2014 lalu. Pada saat awal penyidikan perkara yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun tersebut, ada beberapa hal yang diklaimnya janggal. “Saya masuk (KPK) tanggal 16 September 2015, perkara (e-KTP) sudah berjalan hampir dua tahun,” tuturnya.

Kejanggalan pertama, kata Aris, yaitu soal tidak pernah diperiksanya bos Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem (rekanan e-KTP tahun 2011-2012) di awal penyidikan tersebut. Begitu pula kantor Biomorf di Jakarta yang tidak pernah digeledah. Proses hukum terhadap Johannes Marliem kini sudah tidak bisa dilakukan lantaran Marliem telah meninggal dunia tahun lalu.

“Anda bisa cek ini (Marliem tidak pernah diperiksa), ucapan saya akan berisiko hukum bagi saya,” terangnya. Menurut Aris, penanganan e-KTP yang bisa menyeret banyak pihak seperti sekarang ini adalah karena masuknya penyidik dari direktorat penuntutan. “Berulang kali kami gelar perkara itu (e-KTP) tidak jalan dan setelah kami masukan penyidik dari dirtut, semuanya (penanganan e-KTP) Anda lihat seperti sekarang ini.”

Pernyataan Aris itu pun menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya pengirim e-mail dan pihak yang dianggap tidak maksimal menangani perkara e-KTP jilid 1 tersebut? Saat dikonfirmasi koran ini melalui pesan singkat, Aris belum mau mengatakan secara detail. “Akan saya jelaskan pada waktunya,” ucapnya. “Akan saya bongkar semua,” imbuh perwira polisi bintang satu itu.

Meski tidak secara gamblang menyebut pihak yang akan diungkap, pernyataan Aris tersebut jelas menjurus pada tim penanganan perkara e-KTP jilid 1. Saat itu, jaksa KPK Irene Putri menjabat sebagai kepala satuan tugas (kasatgas) perkara proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Dibawah Irene, ada beberapa tim yang terdiri dari penyidik, penyelidik dan penuntut.

Saat dikonfirmasi, Irene tidak mau banyak berkomentar. Dia hanya menyatakan, perkara e-KTP memerlukan waktu yang panjang untuk sampai pada penetapan sejumlah tersangka seperti sekarang ini. Tersangka itu antara lain, Sugiharto, Irman, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya Novanto, Markus Nari, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

“Jangan tanya saya (soal pernyataan Aris), yang jelas perkara ini (e-KTP) memakan waktu yang panjang,” ucapnya kepada koran ini. Meski demikian, Irene memastikan tidak ada masalah dengan Aris secara personal. Sebaliknya, dia menilai pernyataan Aris kemarin justru memuji kinerja satgas e-KTP yang dibawahinya. “Hubungan saya baik banget sama Pak Aris,” ujarnya.

Irene mengakui, di awal-awal penyidikan, tim direktorat penuntutan tidak masuk dalam penyidikan. Setelah penanganan perkara e-KTP bergulir, baru ada tambahan penyidik dari dirtut. “Timnya (awalnya) sama, hanya kemudian ada anggota saya (dirtut) yang masuk dalam tim dik (penyidikan),” ungkap perempuan berkacamata tersebut.

Lantas bagaimana tanggapan KPK secara kelembagaan terkait intrik tersebut? Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih belum tahu pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Aris. KPK pun bakal mengedepankan diskusi bila terjadi perbedaan pendapat seperti itu. “Itu yang nanti akan diperjelas, sebenarnya apa yang ingin disampaikan,” terang Febri.

Terkait persoalan e-mail, Febri tidak bisa berbicara banyak. Sebab, dirinya belum sempat membaca e-mail yang dimaksud. “Di KPK itu wajar kalau ada proses diskusi saling mengirimkan dan menjawab (e-mail),” paparnya. Begitu pula soal belum diperiksanya bos Biomorf dan penggeledahan kantor Biomorf, Febri menjawab normatif. “Di tuntutan Novanto juga bisa dilihat kan,” imbuh dia.

Meski demikian, Febri menyatakan perkara e-KTP memang kerap terjadi pembahasan intensif antara penyelidik, penyidik dan penuntut. Proses itu pun masih berjalan seiring rencana KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. “Di dalam proses ekspose (gelar perkara) misalnya, dibahas bersama, diuji apakah bukti-bukti cukup apakah bukti permulaan yang cukup itu ada sehingga bisa ditetapkan tersangka baru atau tidak,” ungkap dia.

Untuk diketahui, friksi di KPK tidak hanya kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Aris Budiman juga dikabarkan berseteru dengan Novel Baswedan terkait persoalan e-mail yang berisi kritikan. Bahkan, perseteruan itu sempat dilaporkan Aris ke Polda Metro Jaya. Kondisi itu pun sempat membuat situasi internal di deputi penindakan KPK memanas. Muncul gap antara kubu Novel dan kubu Aris.

Bukan hanya itu, sebelumnya juga muncul pro dan kontra di tubuh KPK terkait dengan kehadiran Aris dalam kegiatan panitia khusus (pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK. Kala itu, Aris memenuhi undangan pansus tanpa persetujuan pimpinan KPK. Langkah Aris tersebut sempat ditangani pihak pengawasan internal komisi antirasuah.

Koalisi Masyarakat Antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak menilai penanganan friksi yang kembali terjadi di internal KPK bergantung sikap pimpinan. Pihaknya pun menanti sikap tegas pimpinan terhadap pernyataan Aris yang terkesan “membongkar” dapur KPK tersebut.

“Sekali lagi, pimpinan KPK tidak mempunya keberanian dan integritas,” kritik pria yang juga Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut. (tyo/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.