SK Bodong, Jaksa Turun Tangan

SK Bodong, Jaksa Turun Tangan

MATARAM-Dugaan terbitnya Surat Keputusan (SK) “siluman” pengangkatan  tenaga kesehatan mulai ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Kejaksaan akan meminta beberapa data berkaitan dengan penerbitan SK tersebut. Permasalahan ini sendiri muncul setelah dilaporkan ratusan tenaga kesehatan Februari kemarin.

Kajari Lotim Tri Cahyo Hananto mengatakan, untuk saat ini jajarannya masih mendalami arah perkara dalam dugaan penerbitan SK bodong. Pihaknya belum bisa menentukan dugaan pelanggaran pidana dalam laporan tersebut.

Apalagi, dalam laporannya, tidak disebutkan secara rinci. Pelapor hanya menyertakan aduan yang bersifat umum. Karena itu, untuk lebih spesifik jaksa akan memperdalam melalui beberapa data.

“Kami lagi cari datanya untuk saat ini,” kata Cahyo.

Baca Juga :

Sejauh ini, pihaknya sudah mulai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Upaya itu memang untuk membuat perkara menjadi terang benderang.

Cahyo mengatakan, selain pulbaket, akan dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Beberapa instansi yang berkaitan dengan proses penerbitan SK akan dipanggil kejaksaan. Hanya saja, Cahyo masih menutupi informasi mengenai siapa saja yang akan dipanggil.

“Itu belum bisa kita sebutkan,” ujarnya.

Cahyo juga menolak untuk memastikan apakah Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, akan diklarifikasi atau tidak. “Kalau itu ditunggu saja siapa saja yang nanti kita minta klarifikasi,” terang Cahyo.

Begitu juga dengan klasifikasi data yang dibutuhkan. Cahyo mengatakan, data terkait laporan tentu bisa datang dari mana saja. Pastinya kejaksaan akan terus mendalami laporan terkait SK “bodong” tenaga kesehatan di Lotim.

“Tim kan sudah kita bentuk. Tinggal nanti lakukan puldata pulbaket, juga klarifikasi ke sejumlah orang,” pungkas dia.

Sebelumnya, ratusan tenaga kesehatan di Lotim mendapatkan SK pengangkatan sebagai CPNS. Tetapi, ditengarai terdapat 22 SK yang belum terdata di Dikes Lotim. Dari data Dikes, ada 477 tenaga kesehatan yang mendapat SK. Pengangkatan mereka dilakukan dari 2014 hingga tahun ini.

Adanya 22 SK diduga siluman, diduga melalui proses Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Tidak hanya mereka, namun ada juga sejumlah guru dan tenaga teknis lainnya. Terkait munculnya hal tersebut, Pemkab Lotim memutuskan untuk tidak membayar honor para tenaga kesehatan yang telah mendapatkan SK “siluman” tersebut.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.