Tersangka Kasus BPR akan Praperadilankan Kejaksaan | SUARANTB.com

Tersangka Kasus BPR akan Praperadilankan Kejaksaan | SUARANTB.com

Mataram (Suara NTB) – Ketua Tim Konsolidasi merger PT. BPR NTB M. Ikh merasa keberatan dengan statusnya ditetapkan sebagai tersangka.  Setelah menerima surat resmi penetapan tersangka, Ikh akan mengajukan praperadilan.

Melalui kuasa hukumnya Dr. Umaiyah, SH.,MH, Ikh mengaku ada indikasi kesalahan prosedur dari penetapan dirinya sebagai tersangka. Jaksa dianggap error in persona , karena seharusnya tanggung jawab pidana itu pada pihak lain.

‘’Saya tegaskan, penetapan tersangka ini error in persona atau salah orang.  Artinya saya melihat di kasus ini, orang lain yang berbuat, malah Pak Ikh (disebutkan lengkap, red) dijadikan tersangka,” tegas Umaiyah kepada Suara NTB, Senin, 12 Februari 2018.

Penetapan Ikh sebagai tersangka memang sebatas diketahui dari media, sebab surat resminya belum diterima.  Namun dengan pemberitaan itu, sudah memberi informasi kepastian tetang peningkatan status kliennya dari saksi menjadi tersangka.

Dibeberkan Umaiyah,  kliennya tidak pernah mengambil keputusan apapun dalam jabatannya sebagai Ketua Tim Konsolidasi. Setelah menerima SK dari Gubernur NTB sebagai Ketua Tim Konsolidasi, kliennya terbelit kasus perbankan di Sumbawa.

Praktis kliennya konsentrasi mengurus  proses hukum di Polres Sumbawa  dan mengajukan praperadilan.

“Waktu itu struktur tim konsolidasi ini kan belum dibentuk, karena klien saya fokus sama praperadilan. Lantas bagaimana mau bekerja kalau struktur tidak ada? Nah, yang mengurus semua itu kan Pak Mtw (disebutkan lengkap, red) sebagai wakil ketua. Termasuk mencairkan anggaran,” kata Umaiyah.

Artinya, kata dia, setelah SK Gubernur ketika itu tidak disertai jobdesk  sehingga kliennya tidak mengeluarkan kebijakan apapun dalam merumuskan merger, apalagi sampai mencairkan anggaran.

Semua kegiatan terkait konsolidasi termasuk pembelian server dan aset-aset yang berkaitan dengan operasional, tanpa sepengetahuan kliennya. Sepengetahuan Ikh, pembelian aset maupun biaya studi banding anggota DPRD NTB terkait konsolidasi berasal dari dana yang dikumpulkan semua PD BPR di wilayah NTB.

Karena tanpa melalui pembahasan soal pengadaan, kliennya  secara tegas menolak dan bahkan tidak menandatangani pembayaran pengadaan, termasuk server karena tidak melalui pengadaan barang dan jasa yang  tidak melalui proses tender.

Kekeliruan Kejaksaan lainnya, menurut dia terkait penetapan kerugian negara Rp 1,1 miliar. Dana itu diketahuinya bersumber dari delapan PD BPR se NTB, masing-masing menyetor sebesar Rp 100 juta, kemudian dalam perjalanannya dinaikkan menjadi Rp 300 juta.

“Ini (BPR) kan perbankan, kalau ada kerugian berarti itu kan yang rugi perbankan, maka harusnya diproses dengan Undang Undang Perbankan. Nah, letak kerugian negaranya dimana,’’ tanyanya.

Lagi pula, sambung Umaiyah,  dana itu sumbernya bukan dari APBD melainkan urunan dari delapan BPR. Sehingga tidak memenuhi unsur disebut merugikan keuangan negara.

Terkait penentuan kerugian negara ini, pihaknya juga akan mengajukan gugatan PTUN.

Kejaksaan Tinggi NTB sebelumnya resmi mengumumkan dua tersangka dalam kasus merger PT. BPR  tanggal 5 Februari 2018 lalu. Selain Ikh sebagai Ketua Tim Konsolidasi, Wakil Ketua Tim, Mtw juga dikeluarkan penetapan sama.  Kejaksaan menemukan indikasi penggunaan anggaran operasional diduga fiktif senilai Rp 1,1 miliar, dari total anggaran yang dipungut dari delapan PD. BPR sebesar 1,8 miliar.

Ikh dan Mtw disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3  UU  nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP.

Reaksi Kejaksaan

Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menjawab santai. “Silakan saja, itu hak mereka mengajukan praperadilan,” ujarnya  kepada Suara NTB, Senin siang.  Jika benar akan diajukan, pihaknya akan mempelajari materi praperadilan Ikh tersebut.  “Itu kan materi, nanti kita lihat dulu apa  isi praperadilannya,” ujarnya, saat dikonfirmasi soal materi praperadilan tersangka.

Ery  juga menegaskan, penetapan Ikh sebagai tersangka sudah melalui prosedur , bahkan  untuk kerugian negara sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan BPKP. (ars)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.