TGB Minta Paslon Tinggalkan Isu Primordial

TGB Minta Paslon Tinggalkan Isu Primordial

MATARAM-Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah resmi mendaftar di KPU NTB. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengingatkan para kandidat yang akan menjadi penerusnya itu proporsional dan tidak berlebihan selama masa kampanye selepas penetapan sebagai calon. Isu primordial juga wajib ditinggalkan.

Hal tersebut kata TGB berlaku untuk seluruh kandidat. Baik itu pasangan HM Ali BD-H Lalu Gde Sakti Amir Murni, HM Suhaili FT-H Muhammad Amin, TGH Ahyar Abduh-Mori Hanafi, dan juga pasangan H Zulkieflimansyah-Hj Siti Rohmi Djalilah. Apalagi seperti diketahui, meski belum ditetapkan oleh KPU, saat ini tim pemenangan setiap kandidat sudah mulai bekerja dan bergerak.

Sebab itu, TGB meyakini, tensi politik dinamikanya akan kian meningkat. Karena itu, para kandidat maupun tim pendukung diharapkan bisa menjaga diri. Tidak bersikap berlebihan, dan tetap proporsional dalam upaya-upaya pemenangan. Dengan demikian pilkada menjadi kontestasi yang bermanfaat untuk masyarakat.

Baca Juga :

”Hadirkan ke ruang publik itu gagasan-gagasan yang terbaik,” kata Gubernur TGB pada Lombok Post, kemarin (12/1).

Menurutnya tidak perlu menggunakan idiom-idiom primordial. Mengedepankan isu kedaerahan, kesukuan dan  sebagainya. Sebab, NTB merupakan rumah bersama. Meski penduduknya terdiri dari berbagai suku tetapi semuanya merupakan anak bangsa, dan sama-sama warga NTB.

”Tidak usah terlalu kita mendikotomikan latar belakang kita, asal usul kita,” tegasnya.

Pilkada harus dijadikan ajang untuk beradu ide dan gagasan pembangunan untuk NTB lebih baik. Bukan hal lain yang berdampak negatif di tengah masyarakat. Termasuk dalam menggunakan media sosial harus hati-hati. Tidak membuat atau menyebarkan berita hoax.

Sebaliknya, media sosial harus dijadikan media kampanye yang sehat. Dengan mengupload gagasan visi misi, kemudian harapan, cita-cita, serta langkah-langkah untuk mewujudkannya. Kalaupun ada perdebatan itu sah-sah saja, tetapi perdebatannya harus berkualitas.

”Jadi yuk kita proporsional ajalah tidak usah berlebihan,” imbuhnya.

Disinggung terkait pasangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah yang didukungnya. TGB mengaku secara pribadi medoakan agar berhasil. Menurutnya, pemenang sudah tercatat di lauhul mahfuz dan ditentukan oleh Allah SWT.

Jika paket Zul-Rohmi gagal menang? TGB mengatakan, ia percaya bahwa keempat pasangan calon yang saat ini maju merupakan putra putri terbaik NTB. Keberanian mereka maju saja sudah patut diapresiasi. Artinya mereka punya gagasan, visi dan misi untuk membangun NTB.

”Harapanya ya, siapapun yang menang bisa membawa NTB lebih baik lagi,” jawabnya diplomatis.

Ada Syarat Pencalonan Belum Lengkap

Terpisah, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori menjelaskan, setelah menerima berkas pendaftaran, KPU kini tengah memverifikasi semua berkas persyaratan pasangan calon. Ada dua jenis berkas yakni berkas syarat pencalonan dan berkas bersyarat calon. Untuk berkas pencalonan, empat pasangan sudah memenuhi, kecuali pasangan independen Ali BD-Gede Sakti yang masih kurang dukungan 101.026 KTP.

Selain itu, juga ada berkas yang terkait syarat personal. Seperti pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan bebas narkoba, itu masih menunggu hasil pemeriksaan tim medis. Juga surat-surat keterangan dari Pengadilan Negeri, kepolisian, kantor pajak, dan sebagainya.

Ada pasangan calon yang sudah melengkapi, tapi ada juga yang belum. KPU memberikan waktu kepada mereka untuk melakukan perbaikan syarat tersebut dari tanggal 18-20 Januari.

Dari hasil pemeriksaan berkas sementara, KPU menemukan masih ada berkas yang belum ditandatangani calon. Misalnya H Muhammad Amin, dia belum menandatangani berkas daftar riwayat hidupnya sendiri. Itu harus segera diperbaiki. Meski tidak terlalu substansif, tetapi sangat menentukan. Sebab, penilaian syarat calon dinilai secara komulatif.

”Satu saja dia tidak ada bisa membuat dia tidak memenuhi syarat,” katanya.

Contoh lain seperti syarat kesehatan, bila dinyatakan tidak sehat untuk menjalankan tugas lima tahun ke depan, itu bisa membuat calon tidak memenuhi syarat. ”Apalagi narkoba, akan tambah berat lagi,” katanya.

Karena semua berkas persyaratan sangat penting, Aksar berharap pasangan calon melengkapi semuanya. Tidak melalaikan kekurangan-kekurangan itu. Karena itu tidak hanya persoalan melengkapi berkas, tetapi mereka bisa menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat.

Aksar berharap, selama masa Pilkada nanti, semua pasangan calon berkampanye dengan cara yang baik. Tidak melakukan cara-cara yang memecah belah. Membunuh karakter masing-masing kandidat. Apalagi menyebarkan berita bohong.

”Itu tidak mendidik, dan tidak mencerahkan,” tegasnya.

Lima Anggota Dewan Harus Lengser

Sementara itu, sebagai konsekuensi mengikuti pilkada serentak, lima anggota DPRD NTB harus lengser dari jabatannya. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi yang maju sebagai bakal calon wakil gubernur NTB, Wakil Ketua Komisi I H Rumaksi yang maju sebagai bakal calon wakil bupati Lombok Timur, Anggota Komisi II H Khudori Ibrahim yang maju sebagai bakal calon wakil bupati Lombok Barat, Anggota Komisi IV H Machsun Ridwainy yang maju sebagai bakal calon wakil bupati Lombok Timur, dan Anggota Komisi V  TGH Muammar Arafat yang maju sebagai bakal calon wakil bupati Lombok Barat.

”Mereka sudah mengusulkan pengunduran diri, tetapi suratnya belum dikirim ke Kemendagri melalui gubernur,” jelas Sekretaris DPRD NTB Mahdi, kemarin.

Sesuai aturan, 30 hari sebelum pemungutan suara, para anggota DPRD NTB ini sudah harus resmi mundur dari keanggotaan DPRD NTB. Sementara sebagai syarat pencalonan, mereka harus melampirkan keternagan bahwa pengunduran diri sudah dilayangkan dan sedang dalam proses.

Menurut Mahdi, proses pemberhentian anggota DPRD NTB tidak rumit. Tinggal Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda menandatangani usulan pemberhentian. Tidak perlu bersamaan dengan proses PAW langsung. Sebab pergantian antar waktu bisa menyusul.

Cuti Kampanye Empat Bulan

Sementara itu, untuk kepala daerah yang turut bertarung dalam pilkada, mereka sudah harus menjalnai cuti kampanye semenjak ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Untuk pilkada tahun ini, cuti kampanye diperkirakan akan berlangsung hingga empat bulan.

Kepala daerah yang cuti akan digantikan oleh wakil kepala daerah. Dalam hal wakil kepala daerah juga turut bertarung dalam pilkada serentak, maka Menteri Dalam Negeri akan menetapkan Pejabat Sementara yang berasal dari pejabat eselon II lingkup provinsi yang diajukan Gubernur.

Khusus untuk NTB, Pejabat Sementara kepala daerah akan ditunjuk di Lombok Barat dan Lombok Timur. Ini disebabkan di Lombok Barat Bupati Fauzan Khalid akan kembali bertarung. Sementara di sana posisi wakil bupati kosong. Sementara untuk Lombok Timur, Bupati Ali BD bertarung dalam Pilgub NTB. Sementara Wakil Bupati H Hairul Warisin bertarung kembali di Pilbup Lotim. Sehingga di sana perlu ada penunjukan Pejabat Sementara.

Sedangkan di Kota Bima, tidak perlu ada penunjukan Pejabat Sementara. Wali Kota Bima H Qurais Abidin tidak bertarung dalam arena Pilkada. Sementara Wakil Wali Kota Bima HA Rahman Abidin yang ikut kontestasi tetap akan cuti selama kampanye.

Sementara untuk level provinsi, tidak perlu juga penunjukkan Pejabat Sementara Gubernur. Sebab, Gubernur TGB HM Zainul Majdi tidak bertarung dalam arena Pilgub 2018. Sementara Wakil Gubernur H Muhammad Amin yang kini bertarung hanya perlu cuti selama masa kampanye. (ili/kus/r8)

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.