Hingga Akhir Mei, Realisasi DAK Fisik Pemprov Baru 17 Persen | SUARANTB.com

Hingga Akhir Mei, Realisasi DAK Fisik Pemprov Baru 17 Persen | SUARANTB.com

Mataram (Suara NTB) – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahap I untuk Pemprov NTB terbilang masih rendah hingga 31 Mei 2018. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, realisasi penyaluran DAK Fisik baru 59,83 miliar atau 17 persen lebih sampai akhir Mei lalu.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres), pagu DAK Fisik yang akan diperoleh Pemprov sebesar Rp 351,68 miliar lebih. Pagu ini untuk dua jenis, yakni DAK Reguler dan DAK Penugasan. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD NTB, Syamsudar mengatakan, pagu sebesar itu akan diperuntukkan pada 11 bidang DAK Fisik.

Untuk DAK Reguler sebanyak 5 bidang yakni pendidikan SMA, kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Sementara DAK Penugasan sebanyak 6 bidang yakni pendidikan SMK, jalan, irigasi, energi skala kecil, kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan.

‘’Dari realisasi yang ada sebesar Rp 59 miliar itu, yang belum terealisasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, irigasi dan lingkungan hidup,’’ ungkapnya di Mataram.

Syamsudar mengaku pihaknya sudah mengajukan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pencairan DAK fisik beberapa bidang tersebut. Kemungkinan, Juni ini semua DAK Fisik tahap I sebesar 25 persen telah diterima Pemprov NTB.

‘’Rencana kami karena tahap I semua sudah dicairkan, kami akan usulkan pencairan  untuk tahap II. Cuma tahap II, kami ada kendala di OMSPAN,’’ katanya.

Ia menjelaskan, untuk sementara pihaknya belum bisa menginput SP2D. Padahal secara keseluruhan DAK ini pencairannya cukup bagus. Syarat untuk pencairan DAK Fisik tahap I adalah realisasinya 75 persen. Sedangkan untuk tahap II adalah 40 persen.

‘’Itu kewajiban yang harus kami capai realisasinya. Kami sudah mencoba menginput. Pada saat ini kami belum bisa menginput realisasi SP2D,’’ imbuhnya.

Juli mendatang pihaknya mengejar untuk pencairan DAK Fisik tahap II. Di samping itu, pihaknya juga mengejar batas waktu penyampaian seluruh kontrak proyek DAK hingga 21 Juli mendatang. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), jika lewat dari 21 Juli penyampaian kontrak proyek DAK, maka anggarannya akan hangus alias tak dicairkan pemerintah pusat.

‘’Berkat kerjasama dengan KPPN, yang menginput adalah OPD. Kami memberikan sosialisasi kepada OPD penerima DAK. Sehingga tak ada kendala dalam input data ke OMSPAN,’’ tandasnya.

Berdasarkan data BPKAD NTB, realisasi penyaluran DAK Reguler sampai 31 Mei lalu baru Rp 7,15 miliar dari pagu sebesar Rp 46,1 miliar. Terdiri dari bidang pendidikan SMA baru Rp 5,19 miliar, kesehatan Rp 1,5 miliar dan pariwisata Rp 426 juta.

Sedangkan untuk DAK penugasan realisasi penyalurannya baru Rp 52,67 miliar dari pagu Rp 305,57 miliar. Dengan rincian, bidang jalan Rp 19,94 miliar, energi skala kecil Rp 2 miliar lebih dan kesehatan Rp 30,65 miliar lebih. (nas)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.