Kajati Baru Kaji Peluang Tersangka Lain | SUARANTB.com

Kajati Baru Kaji Peluang Tersangka Lain | SUARANTB.com

Mataram (Suara NTB) – Posisi Kajati NTB resmi digantikan Muhammad Dofir, SH,MH. Ada sejumlah PR (pekerjaan rumah), khususnya terkait penindakan kasus korupsi menantinya. Salah satunya terkait kasus merger BPR.

Sebagai pejabat baru, pengganti Tedjolekmono, SH.,MH ini akan mengkaji kasus yang cukup menyedot perhatian publik itu. Khususnya soal peluang tersangka lain.

Sementara kasus merger BPR menetapkan Ketua Tim Konsolidasi, Ihw sebagai tersangka dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mtw. Kedua tersangka “bernyanyi” dengan menyebut  oknum pejabat  Pemprov NTB dan oknum anggota DPRD NTB diduga turut menerima aliran dana Rp 770 juta.

Muhammad Dofir yang diketahui orang lama karena pernah menjadi Wakajati NTB sebelumnya, akan mempelajari kasus BPR itu dan meminta masukan dari Aspidsus.

‘’Nanti kita bicarakan lagi, kita ekspose lagi  kemungkinan ke tersangka lain,’’ katanya usai acara pisah sambut dengan Tedjolekmono di Aula Kejati NTB, Senin, 12 Maret 2018.

Ia akan mengevaluasi penanganan kasus tersebut jika memang masih ada kekurangan dalam proses penyelidikan sehingga mempengaruhi produk penyidikan. Jika ada kekurangan bukti, akan ‘’ditambalnya’’ dengan bukti lain. Ia akan mempelajari secara khusus kasus ini.

‘’Jadi kita evaluasi dulu, apa kekurangannya, apa petanya, mengarah kepada siapa saja,” bebernya. Ia menjamin tidak ada ruang intervensi dari pihak mana pun dalam setiap perkara yang ditangani, baik dari secara internal maupun eksternal.

Selebihnya tidak dijelaskan Dofir, karena ia harus mempelajari dulu semua perkara di Pidsus, baru kemudian menentukan sikap. Perkara yang memenuhi syarat dinaikkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka. Jika tidak memenuhi syarat, akan dihentikan.

‘’Kita selama ini profesional, kalau perkara itu  bisa, maka kita lanjutkan.  Ada SOP – nya. Kalau ndak bisa, ya jangan paksakan,’’ tandasnya.

Sepengetahuannya, saat ini target penanganan kasus sudah meningkat menjadi tujuh perkara setiap tahun. Jauh bertambah dari sebelumnya yang  hanya lima kasus, sehingga cukup menjadi motivasi jajarannya di Pidsus untuk memaksimalkan kinerja penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi.

Tidak saja di tingkat Kejati, jajaran sampai Kejari juga akan dievaluasinya, sejauh mana perkembangan kasus yang sedang ditangani. Jika ada kendala, akan diidentifikasi untuk upaya percepatan sehingga tidak sampai jadi tunggakan kasus. (ars)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.