PAN Dompu Dibekukan, KPU Bolehkan Plt Ajukan Bakal Caleg | SUARANTB.com

PAN Dompu Dibekukan, KPU Bolehkan Plt Ajukan Bakal Caleg | SUARANTB.com
Posted by:

Dompu (Suara NTB) – Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Dompu dibekukan menyusul adanya gonjang ganjing di internal pengurus. Saat ini, DPD PAN dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). KPU Kabupaten Dompu mengisyaratkan, Plt dapat menandatangani dokumen pernyataan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang diatur dalam AD/ART partai.

Informasi pembekuan kepengurusan DPD PAN Kabupaten Dompu ini dibenarkan oleh mantan Ketua DPD PAN, Syarifuddin, STP kepada Suara NTB di Dompu, Sabtu, 7 Juli 2018. Kendati kepengurusannya dibekukan DPW, Syarifuddin mengaku akan tetap maju mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan. “Kalau di atas DPR RI ada pencalonan, akan tetap maju,” katanya dengan isyarat.

Namun ia belum menegaskan apakah akan tetap bersama PAN atau beralih ke partai lain. Karena masih ada banyak waktu, ia akan berenung sejenak untuk pilihan partainya. Terlebih ada beberapa partai yang menawarkan dirinya maju sebagai anggota DPRD Dompu dari daerah pemilihan Kecamatan Woja. “Nanti kita shalat istikharah dulu,” katanya.

DPD PAN Kabupaten Dompu sebelumnya dipimpin oleh Syarifuddin, STP selaku Ketua dan Yuliadin, S.Sos selaku Sekretaris partai. Yuliadin merupakan Ketua DPRD Kabupaten Dompu dan keduanya berada di daerah pemilihan (Dapil) yang sama yaitu Kecamatan Woja. Saat Pemilu 2014 lalu, keduanya berada di dapil yang sama dengan selisih suara yang cukup signifikan.

Terkait kepengurusan DPD PAN yang dijabat pelaksana tugas, Komisioner KPU Kabupaten Dompu, Suherman, S.Pd saat dihubungi, Minggu, 8 Juli 2018 mengungkapkan, sesuai ketentuan pasal 11 ayat (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD menyatakan bahwa penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPAT dilakukan oleh pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur dalam AD/ART partai politik.

“Penunjukan pimpinan lainnya atau pelaksana tugas (Plt) atau sebutan lainnya dibuktikan dengan peputusan pimpinan partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART partai politik,” kata Suherman mengutip ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Terkait partai politik yang mengajukan pencalegkan di KPU Dompu hingga hari ke-4 sejak masa pendaftaran dibuka 4 Juli 2018 lalu hingga saat ini belum satupun partai politik yang mengajukan bakal calon anggota Dewannya. Dikatakan Suherman, ada beberapa partai yang sudah berkoordinasi secara lisan terkait rencana pengajuan bakal calon anggota Dewan. Mereka berencana menyesuaikan tanggal sesuai nomor partai. “Partai Perindo berencana mendaftar tanggal 9, PPP tanggal 10, Demokrat tanggal 14. Itu hasil koordinasi lisan mereka. Kita pada prinsipnya siap menerima kapanpun sesuai waktu yang ditentukan,” kata Suharman. (ula)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.