Penyaluran KUR di NTB, Perbedaan Data Kemenkeu dan Bank Capai 10.239 Debitur | SUARANTB.com

Penyaluran KUR di NTB, Perbedaan Data Kemenkeu dan Bank Capai 10.239 Debitur | SUARANTB.com

Mataram (Suara NTB) – Data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB masih ditemukan perbedaan yang cukup jomplang antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan bank penyalur. Selisih jumlah debitur KUR di NTB antara Kemenkeu melalui Sistem Informasi  Kredit Program (SIKP) dan perbankan mencapai 10.239 orang.

Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja menyebutkan realisasi penyaluran KUR di NTB berdasarkan data SIKP Kemenkeu sampai 30 Juni 2018 sebesar Rp 846,184 miliar lebih dengan jumlah debitur 32.474 orang.

Sementara data bank penyalur, realisasi KUR di NTB sudah mencapai Rp 1,046 triliun dengan jumlah debitur 42.713 orang. Artinya, terjadi perbedaan realisasi penyaluran antara data SIKP dan perbankan. (data lengkap ada dalam tabel).

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Kanwil DJPB NTB, Firdaus Dwi Kuncoro menambahkan, Kemenkeu telah mengembangkan sistem yang diberi nama SIKP untuk penyaluran KUR sejak 2015. SIKP ini berfungsi untuk memvalidasi data-data penyaluran KUR yang dilakukan bank penyalur.

Adanya perbedaan data jumlah realisasi KUR dan debitur KUR antara SIKP dan bank, kata Firdaus karena input data dari perbankan. Biasanya, bank kantor cabang akan mengirim data ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian menginput data ke SIKP. Mengenai adanya perbedaan data ini, kata Firdaus, pemerintah tetap mengacu dari data SIKP.

Subsidi bunga KUR yang dibayarkan pemerintah mengacu pada data SIKP. Misalnya, bank penyalur mengatakan jumlah debitur KUR sebanyak 5.000 orang. Namun data SIKP mengatakan hanya 3.000 orang. Maka pemerintah hanya akan memberikan subsidi bunga KUR kepada 3.000 debitur yang tercatat di SIKP.

“Memang kita beberapa kali konsolidasi  dengan beberapa bank penyalur. Kenapa selisihnya jauh, misalnya data bank 5.000 debitur tetapi SIKP 3.000 debitur,” katanya.

Dengan adanya konsolidasi tersebut, kata Firdaus, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perbedaan data antara SIKP dan bank penyalur menjadi lebih kecil.

“Mungkin dilakukan perbaikan data, peng-input-an kembali sehingga data itu bisa diterima SIKP. Yang pasti, pemerintah akan membayar subsidi bunga debitur yang masuk SIKP,” terangnya. (nas)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.