Pilkada, Bukan Ajang Saling Fitnah

Pilkada, Bukan Ajang Saling Fitnah

Sebaran berita bohong (hoax) fitnah,  hingga ujaran kebencian di media social mengancam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB. Jika dibiarkan, sebarannya dapat mengancam pesta demokrasi hingga stabilitas daerah.

== == == ==

Mabes Polri di awal Januari lalu merilis enam ancaman kecurangan dalam pilkada serentak di tahun ini. Salah satunya adalah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, baik dilakukan secara terencana maupun tidak.

Di era milenial seperti ini, geliat pesta demokrasi juga merambah dunia maya. Sejumlah akun dan grup terkait pilkada bermunculan di sejumlah media sosial (medsos). Ini membuat potensi terjadinya kampanye hitam dan ujaran kebencian antara pendukung pasangan calon semakin terbuka.

Apalagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memasukkan NTB sebagai salah satu dari 12 Provinsi yang masuk dalam kategori rawan penyebaran hoax serta ujaran kebencian. Menindaklanjuti itu, polda NTB melakukan sejumlah upaya untuk meminimalisasi segala gangguan selama pilkada.

Baca Juga :

Sejauh ini, Polda terus menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh agama, masyarakat, hingga tokoh adat. Silaturahmi juga dilakukan terhadap organisasi mahasiswa dan kepemudaan di NTB. Di luar itu, kepolisian tetap menjalin koordinasi bersama tiga matra TNI untuk pengamanan Pilkada.

Kapolda NTB Brigjen Pol Firli mengatakan, apa yang mereka lakukan hingga saat ini untuk mewujudkan pilkada damai dan demokratis. Itu semua bisa diwujudkan dengan komitmen dari seluruh elemen. Tidak saja kepolisian dan TNI sebagai aparat keamanan, tetapi juga masyarakat, para bakal calon, partai politik, hingga tim suksesnya.

“Kalau polisi TNI saja, tidak bisa. Harus semuanya, kerja sama. Bersama-sama komitmen mewujudkan pilkada damai,” kata Firli.

Dari sejumlah upaya yang telah dilakukan, Kapolda bersyukur. Sebabnya, selama persiapan pilkada, dari tahap awal hingga kampanye saat ini, semuanya berjalan dengan tertib.

Kapolda mengatakan, para bakal calon yang mengikuti kontestasi pilkada, tentunya merupakan putra putri terbaik NTB. Karena itu, siapa pun nanti yang terpilih, menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat.

“Sekarang kita jalin terus komunikasi dengan seluruh elemen, sama-sama menyukseskan pilkada,” tegas jenderal bintang satu ini.

Calon kada juga berperan penting terkait keamanan selama tahapan pilkada. Mereka diharapkan bisa ikut meminimalisasi gangguan dalam pilkada. Kapolda juga menitip pesan kepada calon pimpinan daerah untuk tidak menggunakan cara-cara kotor dalam meraih tujuannya.

“Tidak ada money politic. Tidak menggunakan itu,” imbaunya.

Sementara itu, bakal calon Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, pilkada nanti merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat NTB. Karena itu, wujud pilkada damai harus sama-sama diupayakan oleh seluruh elemen.

“Karena memang harus begitu. Ini kan pesta demokrasi,” kata Rohmi yang berpasangan dengan Zulkieflimansyah dalam kontestasi Pilgub NTB ini.

Tentunya, pilkada mempunyai tujuan untuk mencari pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Rohmi menyadari, dalam pesta demokrasi, yang akan keluar menjadi pemenangnya hanya satu orang. Sehingga, siapapun yang nantinya menang, harus didukung penuh.

“Kalau kita cinta NTB, ya harus damai. Yang menang, harus kita dukung,” kata pasangan dari bakal calon Gubernur Zulkieflimansyah ini.

Menurut Rohmi, upaya mewujudkan pilkada damai juga dimulai dari pasangan calon. Kata dia, setiap pasangan dan tim di belakangnya, harus mampu memberi contoh. Menghindari hal negatif, melakukan kampanye hitam dan ujaran negatif.

“Selama ini kita selalu memberi contoh. Saat sosialisasi lebih mengedepankan program, tidak melakukan hal provokatif dan yang negatif,” katanya.

Bakal calon gubernur Suhaili menyatakan hal serupa. Timnya mendukung penuh untuk mewujudkan pilkada damai di NTB. “Kita komitmen untuk itu dalam pesta demokrasi nanti,” kata Suhaili.

Tidak saja silaturahmi dengan seluruh elemen, secara khusus, Polda telah membentuk satgas nusantara. Di dalamnya terdapat cyber troops untuk pencegahan dan penindakan pertarungan pilkada di dunia maya.

Kerja dari tim cyber troops terkait dengan pengawasan medsos. Pelaksanaan Pilkada, biasanya akan diiringi dengan sejumlah berita bohong atau hoax. Menyasar calon-calon yang bertarung dalam Pilkada serentak NTB. Karena itu, adanya tim Cyber Troops diharapkan bisa menindak tegas setiap orang yang menyebarkan kabar hoax dan ujaran kebencian.

Nantinya, penangkalan penyebaran hoax dan ujaran kebencian dilakukan bersama dengan Bawaslu. Teknisnya, ketika terindikasi terjadi pelanggaran, maka Polda NTB melalui Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB akan melakukan penindakan.

”Akun medsos dan forum pilkada di medsos masuk dalam pantauan kita,” kata Wadirreskrimsus Polda NTB AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana.

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori mengatakan, pengawasan tidak saja dilakukan kepolisian. Pihaknya bersama Bawaslu NTB juga turut ambil bagian. Tidak saja terhadap akun milik masyarakat umum, tetapi juga kepunyaan calon yang ikut dalam Pilkada NTB.

Terhadap akun milik calon, sambung dia, harus terlebih dahulu didaftarkan ke KPU NTB. Dari sana, mereka bisa dengan bebas dan aman melakukan kampanye melalui media daring.

”Itu dilaporkan ke KPU, nanti diteruskan juga ke Bawaslu dan Polda,” kata Aksar.

Aksar mengatakan, pendaftaran nama akun disertai dengan pengelolanya. Mereka yang mengelola, secara penuh akan bertanggung jawab terhadap penggunaan akun selama masa kampanye.

”Sehingga dalam pengelolaan media sosial tersebut bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bagaimana dengan pasangan calon yang belum mendaftar? Kata Aksar, pihaknya menyarankan agar mereka segera melapor. Ini untuk menghindari hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama pelaksanaan kampanye nanti.

”Bagi yang tidak mendaftar, itu menjadi urusan Polda. Kami terus melakukan koordinasi dengan kepolisian,” katanya.

Aksar menjelaskan, pelaporan akun media sosial dimaksudkan untuk menghindari celah fitnah terhadap pasangan calon. Misalnya, ketika ada akun anonim yang mengatasnamakan calon, tetapi aktivitas medsosnya lebih banyak melakukan ujaran kebencian, kepolisian bisa langsung mengusutnya.

”Seandainya, kalau tidak dilaporkan, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengawasan dan tindakan sepenuhnya diserahkan penanganannya ke tim Cyber Crime Polda NTB,” tegas Aksar.(wahidi akbar sirinawa/r2)

Komentar

Komentar

Source link

Recent search terms:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.