Rencana Pembangunan 500 Sumur Bor Dipertanyakan | SUARANTB.com

Rencana Pembangunan 500 Sumur Bor Dipertanyakan | SUARANTB.com

Mataram (Suara NTB) – Pada 2017 lalu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah memutuskan akan membangun 500 sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih yang tiap tahun melanda NTB ketika memasuki musim kemarau. Namun, hingga saat ini rencana pembangunan 500 sumur bor tersebut belum ada realisasinya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan, rencana pembangunan 500 sumur bor tersebut merupakan salah satu keputusan TKPKD yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) NTB dan wakil bupati/wakil walikota pada 2017 lalu.

“Intinya, ada rekomendasi terakhir, nomor tujuh,  akan dibangun 500 sumur bor di desa-desa yang rentan kekurangan air bersih,” ungkap Rum di Mataram, kemarin.

Namun, rencana pembangunan 500 sumur bor ini belum ada tindaklanjutnya sampai saat ini. Tahun ini, BPBD NTB hanya membangun lima sumur bor dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Setiap unit sumur bor mengahabiskan aggaran Rp 200 juta.

Untuk pembangunan 500 sumur bor diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Rum mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan solusi untuk mengatasi krisis air bersih yang melanda NTB tiap tahun.

“Kalau bicara sumur bor ini bagus dia. Dalam arti selesai sudah persoalan (krisis air) itu,” ujarnya.

Mengenai adanya bantuan sumur bor yang tidak berfungsi, menurut Rum, lebih kepada komitmen dari kelompok masyarakat yang diberikan bantuan. Jika masyarakat punya komitmen melakukan pemeliharaan dan membiayai operasionalnya, maka ia yakin bantuan sumur bor akan tetap dapat dimanfaatkan.

“Banyak sumur ndak jalan (tak berfungsi) gara-gara operasionalnya tidak dijalankan. Dibangun, tetapi mereka tak bisa beli BBM.  Sekarang tak lagi pakai BBM. Tapi pakai listrik,” jelasnya.

Pihaknya  memastikan, kebutuhan air minum masyarakat tercukupi pada musim kering ini. Upaya yang dilakukan dengan penyaluran air bersih. Penyaluran air bersih, katanya merupakan solusi jangka pendek.

Untuk itu, upaya mengatasi krisis air bersih yang melanda NTB tiap tahun harus ada solusi jangka panjangnya. Ia mengatakan, solusi jangka panjang itu adalah membangun sumur bor. Menurutnya, anggaran Rp 100 miliar untuk membangun 500 sumur bor cukup wajar. Karena anggaran sebesar itu bukan hanya tanggung jawab provinsi tetapi juga kabupaten/kota.

‘’Kita bicara Rp 100 miliar tetapi untuk mengentaskan kemiskinan. Karena bencana kekeringan ini berpotensi menambah kemiskinan baru,’’ tandasnya.

Diketahui, bencana kekeringan yang melanda NTB pada 2017 lalu memberikan dampak kekurangan air bersih bagi masyarakat pada 318 desa di  71 kecamatan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Dengan rincian,  Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa. Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.