Warga Usulkan Tanah Aset Jadi Lapangan Sepak Bola

Warga Usulkan Tanah Aset Jadi Lapangan Sepak Bola

GIRI MENANG-Warga Desa Krame Jaye Kecamatan Narmada dibuat tidak tenang. Ini akibat ulah oknum mantan pejabat Lobar, yang diduga menjual tahunan aset tanah milik daerah di daerah setempat.

Padahal sejak awal, warga sudah mengusulkan lahan seluas satu hektare (ha) yang ada di Dusun Jerangoan, Desa Krame Jaye, Kecamatan Narmada itu, dijadikan lapangan sepak bola.

Usulan ini dilontarkan, karena di kawasan setempat tidak ada satu pun fasilitas olahraga tersebut.  Warga pun tak ingin, aset ini disewa atau kontrakkan. Sebab lebih besar manfaatnya jika dibangun lapangan olahraga.

Plt Kepala Desa Krame Jaye Baehaqi mengatakan, pihaknya sempat merasa kecewa lantaran dari oknum mantan pejabat melalui suruhannya menyampaikan ke desa, bahwa lahan pecatu tidak jadi diserahkan menjadi lapangan olahraga karena alasan politis.

Pihaknya pun langsung menelusuri hal ini ke kantor aset Pemkab Lobar. Dan mengecek langsung status tanah tersebut, apakah betul atau tidak sudah dijual tahunan.

“Setelah dicek, ternyata belum ada penjualan status jual tahunan lahan tersebut,” katanya, kemarin (12/7).

Kantor aset, sambungnya, turun ke desa untuk mengecek tanah pecatu yang mau dijadikan lapangan tersebut. Rencananya, pihak aset akan membuatkan surat keputusan (SK) untuk penggunaan tanah tersebut.

Hal ini pun membuat warga merasa tenang, sebab harapan mereka segera terealisasi. Pihaknya pun ikut turun mengecek bersama bagian aset.

“Kita plong (lega) setelah kami cek langsung tanah ini tidak dijual tahunan. Mudahan harapan kami dibangunkan lapangan sepak bola segera terwujud,” ungkapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Lobar Dapil Narmada Indra Jaya Usman mendukung penuh, jika lahan itu dipakai untuk dibangun lapangan sepak bola. Sebab kawasan Narmada bagian selatan memang belum ada lapangan sepak bola.

“Warga sempat dibuat resah, akibat ulah oknum mantan pejabat yang diduga menyewakan lahan aset milik Pemda itu,” katanya.

Menurut politisi Demokrat ini, jika benar ada sewa kontrak aset maka diduga melanggar aturan, lantaran tidak melalui desa. Selain itu, melanggar Peraturan Bupati (Perbup) sewa kontrak, sebab durasi waktunya diduga dua tahun. Sementara aturan Perbup waktu sewa kontrak hanya selama satu tahun, baru diperpanjang.

Dari informasi yang diperolehnya, oknum mantan pejabat inisial P ini, memiliki anak buah yang diminta mengurus sewa kontrak tersebut. Dan anak buah bersangkutan ini diduga ada di Bapenda dan BPKAD.

Menanggapi temuan dewan ini, Kepala BPKAD Lobar Joko Wiratno menegaskan, pihaknya belum tahu perihal aset ini. Namun, pihaknya akan turun mengecek aset tersebut.

“Langkah kami, akan turun cek apa benar informasi ini, kalau memang betul nanti APH (aparat penegak hukum) yang turun tangan,” tegasnya.

Joko juga menegaskan, mekanisme sewa kontrak aset jika mengacu Perbup memang selama satu tahun. Apalagi dua tahun bahkan lebih, sudah barang tentu melanggar aturan Perbup. (ewi/r5)

Komentar

Komentar

Source link

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.